Wabup Nurkholes Resmi Jadi Plt Bupati Pemalang Usai Anom Widiyantoro Tersangka KPK

Sumarno Sekda Jateng dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Berlian Gedung  Jateng, Kamis 30 /7 2026.

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah langsung bergerak cepat menunjuk Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes,  sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang. Penunjukan ini dilakukan setelah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini diambil agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pemalang tidak terganggu dan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (30/7/2026).

“Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan tersangka harus tidak boleh ada kekosongan,” ujar Sumarno.

Menurut Sumarno, penunjukan Plt Bupati merupakan langkah wajib agar persoalan hukum yang menimpa kepala daerah tidak berdampak pada masyarakat.

“Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jateng juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Pemalang. Sumarno dijadwalkan bertemu langsung dengan Plt Bupati Nurkholes untuk memastikan seluruh program dan pelayanan publik berjalan efektif.

Sumarno juga menekankan pentingnya integritas bagi seluruh jajaran pemerintahan. Ia menyebut kasus ini harus menjadi pengingat agar semua pejabat daerah menjauhi praktik korupsi.

“Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang diucapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” katanya.

Gubernur Ahmad Luthfi, lanjut Sumarno, terus memperkuat pencegahan korupsi bersama KPK. Fokus supervisi diarahkan pada sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.

“Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” pungkas Sumarno.

Sumber : Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 

Editor: Rudiono