KPK Segel Rumah dan Kantor DPUPR Pemalang Tengah Malam, Diduga Terkait Kasus Korupsi

PEMALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan di sejumlah titik di Kabupaten Pemalang pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Aksi tersebut dilakukan sekitar tengah malam dan membuat warga sekitar terkejut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tim KPK memasang garis segel dan stiker di dua rumah yang berada di Perumahan Mutiara Residence, Desa Kaligelang, Kecamatan Taman. Rumah itu terletak di Blok B dan Blok C.

Rumah di Blok B diketahui dihuni oleh seorang pria berinisial O. Dari informasi yang dihimpun, O berprofesi sebagai kontraktor. Namanya juga disebut-sebut memiliki hubungan kerabat dengan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. 

Sementara itu, rumah di Blok C dalam kondisi berbeda. Rumah tersebut diketahui dikontrakkan dan jarang terlihat aktivitas penghuni.

Tidak hanya menyasar rumah warga, KPK juga menyegel ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang. Di kompleks kantor DPUPR, pintu ruangan utama sudah dipasangi stiker bertuliskan "Berada Dalam Pengawasan KPK". Akses ke dalam ruangan juga ditutup dan dijaga.

Penyegelan ini diduga kuat masih berkaitan dengan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Langkah penyegelan merupakan prosedur standar KPK untuk mengamankan barang bukti dan mencegah dokumen atau aset dipindahkan selama proses penyidikan berlangsung.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait detail kasus, pasal yang disangkakan, maupun pihak-pihak yang kini berstatus sebagai saksi atau tersangka.

Aksi KPK yang dilakukan tengah malam membuat warga sekitar kaget. Salah satu warga, Ardi, mengaku baru mengetahui adanya penyegelan setelah melihat sejumlah kendaraan yang diduga milik petugas KPK berhenti di perumahan.

"Tadi ibu-ibu sempat nanya kok ada mobil rame-rame. Pas dicek ternyata ada penyegelan," ujar Ardi.

Situasi di Perumahan Mutiara Residence dan kantor DPUPR kini kembali tenang. Garis polisi dan stiker KPK masih terpasang di titik-titik yang disegel.

Publik Pemalang kini menunggu penjelasan resmi dari KPK. Biasanya, setelah penyegelan, KPK akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan kronologi, konstruksi perkara, dan pihak yang terlibat.

Pemerintah Kabupaten Pemalang juga belum memberikan pernyataan terkait penyegelan ruang kerja di DPUPR.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyeret nama lingkungan pemerintahan daerah dan pihak yang disebut memiliki kedekatan dengan kepala daerah. ( ...)