KPK Bongkar Dugaan Suap Proyek dan Jual Beli Jabatan di Pemalang, Sita Uang Rp2 Miliar

Bupati Anom Widiyantoro diamankan bersama 20 orang lain dalam OTT 3 daerah. Status hukum masih menunggu penetapan 1x24 jam.

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka dugaan perkara di balik Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut lembaga antirasuah menduga adanya penerimaan uang oleh kepala daerah tersebut.

"Adapun kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual beli jabatan," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.

Dalam operasi ini KPK mengamankan total 21 orang dari 3 daerah berbeda. 

Rinciannya: 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan 1 orang di Kabupaten Purworejo.

Dari 5 orang yang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Saat ini seluruhnya menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sementara itu, 6 orang dari Pemalang dan 1 orang dari Purworejo juga telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Selain mengamankan orang, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai lebih dari Rp2 miliar. 

Namun KPK belum menjelaskan secara rinci asal-usul uang tersebut dan keterkaitannya dengan dugaan korupsi yang sedang diselidiki.

OTT ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, KPK lebih dulu melakukan penyegelan di sejumlah titik di Pemalang.

Lokasi yang disegel antara lain ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang. Pintu ruangan dipasangi stiker "Dalam Pengawasan KPK".

KPK juga menyegel 2 rumah di Perumahan Mutiara Residence, Desa Kaligelang, Kecamatan Taman. Salah satu rumah diketahui milik kontraktor berinisial O yang disebut memiliki hubungan kerabat dengan Bupati Anom Widiyantoro.

Dini hari Rabu, KPK juga menjemput Istri Bupati Pemalang, dr. Noor Faizah Maenofie, dari Rumah Dinas untuk dimintai keterangan di Mapolres Pemalang.

Hingga saat ini KPK belum mengumumkan status hukum para pihak yang diamankan. 

Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan apakah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

Budi memastikan konferensi pers penetapan status akan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai.

OTT ini menambah daftar panjang operasi KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2026. Pemerintah Kabupaten Pemalang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait penangkapan bupatinya.

SUMBER.: 

1. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo

2. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto 

3. Tim Penyidik KPK di lapangan, Jakarta - Pemalang - Purworejo, 28-29 Juli 2026

4. Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan

Catatan Redaksi. :  Berita akan diperbarui setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka.

-