Gubernur Minta Pemerataan Dokter Spesialis hingga Puskesmas Pembantu
0 menit baca
SUKOHARJO SUARA BERSATU -Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mendorong adanya pemerataan dokter di wilayahnya. Bahkan, ia meminta agar dokter spesialis ditempatkan di puskesmas yang ada di desa-desa.
Ia menilai, dokter spesialis di tingkat desa sangat dibutuhkan agar pelayanan kesehatan semakin merata serta bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Saya ingin dokter di Jawa Tengah tidak hanya (ada di) puskesmas kecamatan, tetapi puskesmas pembantu (pustu) juga dikasih dokter. Jangan perawat saja. Perbanyak dokter-dokter," ucapnya dalam acara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) sekaligus Peluncuran Speling Melesat dan TB Express di Hotel Grand Mercure, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Pada kesempatan itu, Gubernur menceritakan kunjungan kerjanya di Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes untuk mengecek pelaksanaan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) pada 2 Oktober 2025. Ia mendapati, masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Bahkan, mereka membutuhkan waktu kurang lebih satu jam menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti klinik, rumah sakit, dan sebagainya.
"Begitu kami datang ke sana dengan program Speling, mereka senang sekali. Jadi kami minta tolong ke rumah sakit yang bukan kewenangan provinsi, membantu mobil dan dokter untuk Speling," ujarnya.
Gubernur mengungkapkan, program Speling yang melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota serta rumah sakit daerah maupun swasta ini, menjadi salah satu cara untuk memangkas kekurangan dokter dan mendekatkan fasilitas kesehatan.
Program prioritas yang digagasnya bersama Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, khususnya di desa.
Tak hanya melibatkan rumah sakit dan dinas terkait, pihaknya juga menggandeng perguruan tinggi di Jateng untuk memperbanyak jumlah dokter di provinsi ini. Ia mendorong, mahasiswa kedokteran melalui kuliah kerja nyata (KKN), dokter koas, dan dokter spesialis agar diterjunkan langsung ke desa-desa.
"Kita sudah melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan rektor-rektor yang ada fakultas kedokteran atau kesehatan. Dengan begitu, para akademisi juga mempunyai tanggung jawab moral dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan (kepada) masyarakat," kata Gubernur.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mengakui bahwa jumlah dokter di Indonesia memang belum banyak. Maka dari itu, peningkatan jumlah dokter perlu terus dilakukan, agar distribusinya merata sampai ke daerah-daerah.
Kemenkes juga mendorong adanya peningkatan jumlah fakultas kedokteran, yang diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikannya.
Terkait distribusi dokter, Sekjen Kemenkes mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan rumah sakit menjadi hal yang sangat penting. Semua pihak harus bekerja bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Adapun mengenai distribusi dokter di daerah terpencil, Presiden menyampaikan akan memberikan insentif untuk dokter-dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di daerah tersebut.
Editor : Rudiono.