Bupati Pemalang Mengusulkan Pemerintah Pusat Segera Atasi Banjir Rob di Wilayah Pesisir

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menyampaikan bahwa masyarakat terdampak sangat berharap agar kehidupan, khususnya sektor ekonomi, bisa pulih seperti sediakala.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Anom, serta pembahasan khusus mengenai Banjir Rob Pantura, yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025). 

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan dihadiri Komite II DPD RI.

Dalam rapat itu, Bupati Anom mengungkapkan bahwa skala kerusakan yang diakibatkan banjir rob sudah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. 

Ia menegaskan perlunya sinergi dari pemerintah pusat untuk melakukan intervensi besar, mengingat abrasi dan banjir rob sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

“Kondisinya sudah sangat parah. Abrasi tinggi, rob sudah mencapai lutut setiap hari. 

Kami membutuhkan dukungan nasional karena skala masalah ini tak mungkin hanya ditangani oleh kabupaten, bahkan provinsi saja,” ungkap Bupati Anom.

Menurutnya, Pemkab Pemalang dan masyarakat telah berupaya mengatasi banjir rob dengan membangun tanggul sementara dari bambu—yang disebut “tanggul kandang jangkrik”—serta melakukan penanaman mangrove dan pemberian bantuan sosial. Namun, kerusakan yang terjadi tetap luas. Bupati menyebut bahwa dampak rob telah merusak sekitar 1.000 hektare lahan, termasuk tambak, lahan pertanian, dan kebun melati yang menjadi komoditas ekspor andalan.

“Sudah ada 13 desa yang terdampak. Masyarakat kehilangan mata pencaharian. Peternak ayam petelur harus angkat kaki. Ini sudah sampai titik di mana masyarakat ‘berteriak’ minta bantuan, bukan hanya ke saya sebagai bupati, tapi juga ke gubernur, bahkan ke presiden,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komite II DPD RI Abdul Kholik menyatakan komitmennya untuk meneruskan aspirasi daerah kepada kementerian dan Presiden.

“Poin-poin hasil rapat ini sudah kami catat. Kami akan tindak lanjuti ke kementerian terkait, termasuk kepada Bapak Presiden. Kami mohon doa agar dapat bekerja maksimal dan berkolaborasi baik dengan daerah,” ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kesempatan yang sama juga mendorong agar Jawa Tengah menjadi prioritas dalam program pembangunan Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) oleh Pemerintah Pusat.

“Mohon kebijakan Pak Presiden. Kalau bisa, Giant Sea Wall dimulai dari Brebes sampai wilayah Pantura Jateng, bukan dari Jakarta. Kami siap mengawal dan mendukung penuh,” tegas Gubernur Luthfi.

Rapat koordinasi tersebut digelar dalam rangka kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Jawa Tengah. Hadir dalam pertemuan itu berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Balai Pelaksana Perumahan Jawa III Kementerian PUPR, Kepala BPJN Jawa Tengah–DIY, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak rob seperti Demak, Pekalongan, dan Semarang.

Banjir rob dan abrasi di wilayah Pantura, khususnya Pemalang, saat ini menjadi isu yang mendesak untuk ditangani secara lintas sektor dan lintas kewenangan.

Dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah pusat dinilai menjadi kunci pemulihan kawasan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. " pungkasnya.

Editor : Rudiono