Beri Peringatan Keras: Bupati Batang Kepada Kepala OPD Berapor Merah Siap-Siap Dicopot

BATANG – Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, menunjukkan sikap tidak kompromi terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam pernyataan tegasnya, Faiz menekankan bahwa jabatan kepala dinas bukanlah kursi statis, melainkan tanggung jawab besar yang diukur secara objektif melalui Key Performance Indicator (KPI).

"Semua jabatan itu tergantung performance. Kalau tidak achieve KPI, pilihannya jelas: be or not to be. Mau jadi atau tidak. Kalau tidak siap, ya sudah, tidak usah ambil jabatan," tegas Faiz saat ditemui di kantornya, Jumat (6/2/2026).

Sentilan "Kerja Hanya untuk Belanja"

Faiz mengingatkan bahwa birokrasi berbeda dengan jabatan politik yang dievaluasi lima tahun sekali. Di bawah kepemimpinannya, capaian harian menjadi penentu utama. Ia pun menyentil fenomena OPD yang hanya mengejar penyerapan anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Masih banyak yang kerja hanya untuk belanja. Ini harus diubah," cetusnya. Ia juga menyoroti rendahnya kepekaan lapangan para pejabat yang cenderung menunggu viral di media sosial atau protes warga sebelum bergerak.

Beberapa poin krusial yang disorot Bupati antara lain:

    Fasilitas Publik: Keramik pecah dan jalan berlubang di Jalan Ahmad Yani yang lamban ditangani.

    Penerangan Jalan: Lampu mati yang harus segera diperbaiki tanpa menunggu aduan.

    Kebersihan Pantura: Tumpukan sampah dan sisa material perbaikan jalan di Jalur Pantura yang dibiarkan hingga berbulan-bulan.

    Ketertiban Lalu Lintas: Larangan parkir liar di exit tol Kandeman dan penertiban badan jalan di Jalan Ahmad Yani.

Misi Kemandirian Fiskal

Ketegasan ini bukan tanpa alasan. Bupati Faiz membawa misi besar untuk membawa Kabupaten Batang lepas dari ketergantungan dana pusat. Ia menargetkan Batang menjadi daerah yang mandiri secara fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hiburan, restoran, hingga PBB.

"Kuncinya satu, daerah ini harus mandiri secara fiskal. Kalau daerahnya tidak bagus dan tidak tertata, bagaimana orang (investor dan wisatawan) mau datang ke sini?" ujarnya.

Perbaikan Manajemen Komunikasi

Sebagai penutup, Faiz menekankan pentingnya respon cepat dan santun dari instansi pemerintah kepada masyarakat. Meskipun sebuah masalah tidak bisa selesai dalam semalam, kepastian informasi dan penjelasan regulasi adalah hak masyarakat yang wajib dipenuhi.

"Saya tidak menuntut semuanya langsung dikerjakan, tapi minimal dijawab dengan baik dan dijelaskan regulasinya. Respon cepat itu penting," pungkasnya.

Sumber : web resmi Pemkab Batang