Percepat Penanggulangan Kemiskinan, Gubernur Jateng Gandeng Stakeholder Terkait

Hal itu disampaikannya dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas pada Kamis, 13 November 2025. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak.

Pada kesempatan itu, Gubernur mencontohkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati. Pihaknya menggandeng bintara pembina desa (babinsa), bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (bhabinkamtibmas), serta perangkat daerah, dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Ia mengatakan, Pemprov Jateng tidak bisa bekerja sendiri dalam mempercepat penuntasan kemiskinan maupun memperkuat ketahanan pangan. Maka dari itu, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan, termasuk dengan TNI. 

“Pemerintah Provinsi (Jateng) tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal, dan babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujarnya.

Gubernur memaparkan, Kabupaten Pati menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten Pati memberikan operasional Rp300 ribu per bulan untuk babinsa dan bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga totalnya sebanyak Rp500 ribu per bulan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pendampingan bagi warga miskin sudah berjalan intensif dan berkelanjutan. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.

Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan 17 ribu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah, khusus untuk Pati ada 995 unit rumah yang akan diperbaiki. Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.

“Tiga pilar—babinsa, bhabinkamtibmas, dan kepala desa—memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” kata Gubernur.

Berbagai upaya tersebut terbukti efektif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58% pada September 2024 menjadi 9,48% pada Maret 2025.

 

Gubernur menyebut, hal ini sebagai bukti pendekatan kolaboratif yang dilakukan akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.

“Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.

Selain tentang kemiskinan, Gubernur juga menegaskan peran Kodam IV/Diponegoro hingga babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan, yang dapat mendukung iklim investasi di wilayahnya. 

“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. TNI AD, melalui babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ucapnya.

Sumber Berita Humas  Jateng