Pemprov Jateng Siapkan Strategi untuk Tingkatkan PAD pada 2026

“Peningkatan pendapatan akan kami lakukan dengan penanganan piutang pajak melalui door to door (mendatangi rumah wajib pajak), razia kepatuhan, dan mempermudah akses pembayaran pajak melalui aplikasi Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling serta BUMDes,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, di Gedung Berlian Kota Semarang, Kamis, 27 November 2025.

Selain itu, optimlisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan dilakukan. BUMD dituntut untuk dapat menjalankan pengembangan model bisnis yang adaptif dan berkelas. 

Sekda mengatakan, sejumlah perbaikan performa BUMD telah dilakukan. Antara lain pembangunan Rest Area Tol Solo-Semarang di KM 445B Tuntang, Kota Salatiga yang dikelola oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Selain itu, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), juga telah memulai operasional pabrik garam industri pada Juni 2025, di Desa Raci, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. 

Pengembangan bisnis BUMD lainnya, juga mencakup pembangunan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah Pemprov Jawa Tengah pada 2026 ditargetkan meningkat 3,04% menjadi Rp23,74 triliun. Sedangkan belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebanyak Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar.

Editor : Rudiono