Jangkau 6,3 Juta Penerima Manfaat di Jateng, Gubernur dan Wapres Tinjau MBG di SMP Negeri 9 Salatiga

Saat ini, sebanyak 749 siswa di sekolah itu menjadi penerima manfaat program strategis nasional tersebut. 

Selama peninjauan, Gubernur Jateng dan Wapres sempat berbincang dengan siswa-siswi di SMP Negeri 9 Salatiga. Tak hanya itu, keduanya juga meninjau dapur pembuatan makanan serta memantau proses distribusi MBG di sekolah.

Salah satu siswi kelas VIII SMP Negeri 9 Salatiga, Salma, mengaku senang dengan adanya program MBG. Selain menunya sehat, menurutnya variasi makanan yang disediakan juga cukup beragam.

"Menunya komplit dan bergizi, ada sayur, buah, dan protein," katanya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menegaskan pentingnya pengawasan bahan pangan dalam program MBG agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga.

“Bapak Wakil Presiden melakukan pengecekan untuk memastikan program MBG di wilayah sudah tepat sasaran—baik dari segi gizi, ketepatan waktu, kemudahan menu, maupun kepuasan anak-anak yang menerima manfaatnya,” ujarnya.

Berdasarkan data per 5 November 2025, pelaksanaan program MBG di Jateng sudah menjangkau 6.308.163 penerima manfaat atau sekitar 65,44% dari total potensi 9,6 juta penerima. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.121.742 penerima merupakan siswa dari jenjang TK-SMA/SMK dan pondok pesantren, 20.536 ibu hamil, 43.579 ibu menyusui, serta 122.306 balita.

Sementara dari sisi infrastruktur penyediaan pangan, Jateng merencanakan pembangunan 3.228 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga awal November, sebanyak 2.267 titik sudah terealisasi atau setara 70,22%, yang terdiri dari 2.215 unit SPPG dikelola oleh mitra, 22 unit dari Polri, 23 dari TNI, 5 dikelola oleh pondok pesantren, 1 BUMN di Pemalang, dan 1 di Pemerintah Daerah Pati. Khusus di Kota Salatiga, baru ada sekitar 12 SPPG dari target 22 titik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pemantauan terhadap ketercukupan suplai serta pengawasan keamanan pangan di setiap SPPG. Selain itu, edukasi terkait pola makan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta kampanye Stop Boros Pangan juga terus dilakukan.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Jateng sudah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program MBG berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 tanggal 25 Maret 2025. Hingga kini, 15 kabupaten/kota sudah memiliki Satgas MBG, yakni Kabupaten Cilacap, Purworejo, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Klaten, Tegal, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Pemalang, Kota Tegal, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

Selain itu, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Nomor S/500.1/37/25 tanggal 2 Juni 2025, Pemprov juga memanfaatkan aset lahan miliknya melalui mekanisme pinjam pakai di 134 titik. 

Guna memastikan aspek keamanan pangan, 323 titik SPPG di Jateng juga sudah mendapatkan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini mencakup inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan penjamah makanan, pemeriksaan laboratorium berkala, dan penerapan tata laksana bank sampel.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menetapkan kebijakan bahwa seluruh pelaksana MBG harus memiliki kualifikasi SLHK. Sertifikasi ini memastikan petugas MBG, termasuk petugas gizi, mendapat pelatihan sesuai standar dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota,” ucap Gubernur.

Harapannya, kebijakan tersebut dapat mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

Dalam upaya menjamin mutu serta menampung aspirasi masyarakat, Pemprov Jateng juga membuka posko layanan pengaduan MBG melalui hotline 0811-2622-000 atau call center Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) 150945.

Editor : Rudiono.