Publik Puas terhadap Prabowo, Adidaya Ingatkan Menteri Harus Bekerja Lebih Keras

JAKARTA SUARA BERSATU.COM, Sebanyak 60,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, sementara 46,5 persen menilai para menteri dalam Kabinet Merah Putih belum bekerja secara profesional, menurut survei nasional Adidaya Institute yang dirilis Kamis (15/10).

Hasil survei tersebut menunjukkan penilaian publik terhadap Presiden masih lebih positif dibandingkan penilaian terhadap jajaran kabinetnya menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo.

Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto mengatakan kepuasan terhadap Presiden ditopang penilaian atas stabilitas politik dan keamanan, gaya kepemimpinan, serta manfaat program prioritas pemerintah.

Survei yang dilakukan pada 15–21 September itu mencatat 61,3 persen responden menilai pertahanan nasional cukup kuat, 54,8 persen menilai keamanan dan ketertiban terjaga, serta 53,5 persen menilai kondisi politik nasional cukup stabil.

Sebanyak 51,3 persen responden juga menyatakan setuju dengan gaya kepemimpinan Prabowo. Di antara kelompok tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden mencapai 88,7 persen.

Namun, penilaian terhadap pemerintahan secara keseluruhan lebih rendah. Sebanyak 55,6 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 36,2 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden.

Adidaya Institute mencatat kepuasan terhadap Presiden mencapai 90,7 persen di antara responden yang merasakan dampak sedikitnya 10 dari 17 program unggulan pemerintah. Angka itu turun menjadi 34,2 persen pada responden yang mengaku belum merasakan manfaat satu pun program.

“Ini indikator kuat bahwa kinerja para menteri belum memuaskan publik. Masyarakat bisa langsung menilai manfaat dari layanan masing-masing kementerian. Para menteri harus bekerja lebih keras lagi,” kata Rahman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi anggota kabinet yang paling banyak dinilai berkinerja baik dalam melayani masyarakat, dengan 13,5 persen. Berikutnya adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 11,6 persen dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 10,8 persen.

*MBG dikenal luas, tata kelola menjadi sorotan*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang paling dikenal responden, dengan tingkat pengenalan 93,4 persen. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menyusul dengan 81,3 persen.

Survei mencatat 69,9 persen responden menyatakan setuju terhadap MBG, 66,5 persen menilai program tersebut memberikan manfaat nyata, dan 61,6 persen menginginkan program itu dilanjutkan.

Sebanyak 63,0 persen responden mengaku melihat dampak langsung MBG terhadap keluarga, sementara 63,4 persen menilai program tersebut berdampak pada perbaikan kesehatan dan gizi.

Meski demikian, tata kelola menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan 17 program unggulan pemerintah. Sebanyak 28,2 persen responden menyebut tata kelola sebagai masalah utama, diikuti sosialisasi 19,8 persen dan anggaran 18,3 persen. Sebanyak 9,8 persen menyoroti korupsi.

Pada program MBG, 25,7 persen responden menyoroti korupsi sebagai persoalan, sedangkan pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih angkanya mencapai 12,0 persen.

Kepercayaan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat 55,0 persen, sementara 52,9 persen responden yakin lembaga itu mampu menjalankan MBG dengan baik.

Kepuasan terhadap MBG meningkat dari 46,6 persen menjadi 49,6 persen setelah pergantian kepala BGN, menurut survei tersebut. Namun, Adidaya menyatakan perubahan itu masih perlu dicermati karena berada dalam rentang margin of error survei.

Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute Ahmad Fadhli merekomendasikan pemeriksaan berkala terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), transparansi anggaran, penyediaan saluran pengaduan, serta pelibatan peternak, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah setempat.

Ia juga mendorong pemerintah membuka informasi anggaran MBG pada setiap SPPG dan memublikasikan hasil audit secara berkala.

*Metodologi survei*

Adidaya Institute melakukan survei tatap muka terhadap 1.240 responden di 38 provinsi pada 15–21 September 2026. Responden dipilih menggunakan metode probability sampling melalui 124 titik sampel di 122 kabupaten/kota.

Lembaga tersebut menyatakan survei memiliki margin of error sekitar 2,78 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adidaya tidak merinci dalam materi yang disampaikan bagaimana distribusi responden berdasarkan wilayah, karakteristik demografis, dan pembobotan sampel diterapkan.

Rahman mengatakan tingginya kepuasan terhadap Presiden belum menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Jamira)