Pemkot Pekalongan Tampung Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Komitmen Tidak Ada Pemecatan Sepihak
Font Terkecil
Font Terbesar
Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia DPD Kota Pekalongan, Nanda Yanuar, menyampaikan sejumlah harapan dalam audiensi tersebut. Antara lain kejelasan status kepegawaian, pengawalan implementasi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta peningkatan kesejahteraan.
“Kami ingin pemerintah daerah turut memperjuangkan kejelasan status PPPK Paruh Waktu, baik menuju PPPK Penuh Waktu maupun peluang menjadi PNS. Selain itu, kami juga berharap adanya perhatian terhadap tenaga honorer yang belum terakomodasi,” ujarnya didampingi pengurus aliansi di hadapan Wakil Wali Kota Pekalongan Hj. Balgis Diab dan Kepala BKPSDM Rusmani Budiharjo.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Balgis Diab menegaskan Pemkot Pekalongan berkomitmen memberikan perlindungan kepada PPPK Paruh Waktu. Salah satu poin penting adalah memastikan tidak ada pemecatan sepihak.
“Kami melihat kinerja PPPK Paruh Waktu di Kota Pekalongan cukup baik. Kami pastikan tidak ada pemecatan sepihak. Keresahan akibat ketidakpastian status menjadi perhatian kami, dan akan kami kawal dengan baik,” tegas Balgis.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Rusmani Budiharjo menjelaskan, saat ini terdapat 2.339 PPPK Paruh Waktu hasil seleksi CASN 2024 di Kota Pekalongan. Terkait pengangkatan ke PPPK Penuh Waktu, Pemkot masih melakukan kajian dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi dan kondisi keuangan daerah.
“Kami memahami harapan rekan-rekan semua. Namun kondisi keuangan daerah saat ini masih menjadi tantangan, terlebih dengan adanya penyesuaian anggaran. Meski demikian, upaya peningkatan kesejahteraan tetap menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Audiensi ini menjadi bentuk komitmen Pemkot Pekalongan dalam membangun komunikasi terbuka dengan seluruh elemen tenaga kerja. Diharapkan solusi terbaik dapat segera terwujud demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur. ( Tim Kominfo)
