Dilema Sentralisasi dan Kemandirian Madrasah

Oleh: Susilo Hadi Prayitno, S.Pd., M.S.I.

SUARA BERSATU  -Kebijakan sentralisasi keuangan dan pengelolaan logistik pembelajaran seperti LKS atau diktat pada dasarnya bertujuan baik: menciptakan standar kualitas dan memperkuat solidaritas kelembagaan. Namun, ketika kebijakan tersebut tidak dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada satuan pendidikan, ia justru berpotensi menghambat akselerasi madrasah.

Alih-alih menjadi penguat, sentralisasi dapat berubah menjadi beban baru yang menggerus kemandirian dan kreativitas sekolah.

Kesejahteraan Guru sebagai Kunci Kualitas

Salah satu isu paling sensitif adalah pengurangan persentase rabat dari penjualan bahan ajar bagi guru swasta. Bagi banyak guru, insentif ini bukan sekadar tambahan, tetapi menjadi penopang kesejahteraan di luar gaji pokok yang terbatas.

Jika porsi tersebut lebih banyak terserap ke tingkat cabang (PCM), maka ada risiko nyata: semangat inovasi guru dalam menyusun bahan ajar akan menurun. Padahal, kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh kreativitas dan dedikasi guru di kelas.

Solusinya bukan menolak sentralisasi, tetapi memastikan adanya keadilan distribusi. Jika memang ada porsi yang ditarik ke PCM, maka harus dikembalikan dalam bentuk manfaat konkret bagi guru dan sekolah—seperti pelatihan kompetensi, peningkatan kapasitas, atau jaminan kesejahteraan.

Beban Keuangan pada SPMBM

Seleksi Penerimaan Murid Baru Madrasah (SPMBM) merupakan fase krusial dalam siklus pendidikan. Pada fase ini, madrasah justru membutuhkan dukungan finansial besar untuk:

Promosi dan penguatan citra lembaga

Pembenahan sarana dan prasarana

Penyediaan beasiswa untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing

Namun, ketika hasil SPMBM masih dibebani dengan kewajiban setoran ke PCM, ruang gerak madrasah menjadi semakin sempit. Fokus yang seharusnya pada peningkatan mutu dan daya tarik justru bergeser pada pemenuhan kewajiban administratif.

Esensi Kepemimpinan yang Amanah

Dalam konteks ini, peran kepemimpinan menjadi sangat menentukan. Nilai dasar Muhammadiyah yang berbunyi “hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah” harus menjadi kompas moral dalam setiap kebijakan.

Sentralisasi seharusnya bersifat fasilitatif, bukan eksploitatif. 

PCM idealnya hadir sebagai penguat—membantu madrasah yang lemah, mempercepat yang tertinggal, dan melindungi yang sedang bertumbuh.

Bukan sebaliknya, menarik sumber daya dari madrasah yang masih berjuang hingga menghambat lajunya sendiri.

Strategi untuk Kemajuan MTs Muhammadiyah 2 Pemalang

Agar madrasah dapat berkembang secara optimal, diperlukan sinkronisasi visi antara pengelola sekolah dan PCM. 

Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:

1. Transparansi Dana

Setiap setoran ke PCM harus disertai laporan terbuka mengenai peruntukannya—apakah untuk subsidi silang, pengembangan bersama, atau program strategis lainnya.

2. Otonomi Kreativitas

Meski pengadaan buku disentralisasi, guru tetap perlu diberi ruang untuk mengembangkan modul tambahan. Hak ekonomi dari karya tersebut sebaiknya tetap menjadi milik guru atau sekolah.

3. Evaluasi Berbasis Kinerja

Keberhasilan tidak boleh diukur semata dari kelancaran setoran keuangan, tetapi dari peningkatan mutu pendidikan: prestasi siswa, kualitas lulusan, dan kepercayaan masyarakat.

Penutup

Kemajuan MTs Muhammadiyah 2 Pemalang hanya dapat dicapai jika PCM memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar pengelola struktur. Kemandirian finansial madrasah harus dijaga, bukan dilemahkan.

Jika beban setoran terus bertambah tanpa diimbangi dukungan nyata, dikhawatirkan orientasi madrasah akan bergeser—dari pusat pendidikan menjadi sekadar mesin pemenuhan target finansial organisasi.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah sistem yang dibangun hari ini benar-benar berpihak pada kemajuan pendidikan, atau justru tanpa disadari menghambatnya.

Penulis : Susilo H.